Anies Dikatakan Ciut Nyalinya Kalau Relokasi Pemukiman Kumuh Di Jakarta

Anies Dikatakan Ciut Nyalinya Kalau Relokasi Pemukiman Kumuh Di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan 

Jakarta - Pengamat Perencanaan Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengungkapkan bahwa sebanyak 44 persen kelurahan di Jakarta masih memiliki daerah kumuh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) diminta segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Gubernur tidak berani memindahkan daerah kumuh," kata Nirwono kepada Medcom.id, Kamis 20 Juni 2019.

Nirnowo mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan total 267 kelurahan di Jakarta, yang 188 di antaranya adalah daerah kumuh. Ini berarti 44% kelurahan adalah daerah kumuh.

Dia mengatakan relokasi adalah cara untuk mengurangi permukiman kumuh di Jakarta. Nirwono menyesalkan bahwa program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu bahwa Hunian DP 0 persen yang diusulkan untuk solusi rumah penduduk (Samawa) tidak jelas kelanjutannya sampai sekarang.

Pemerintah provinsi DKI, kata Nirwono, harus memiliki rencana induk untuk menyediakan perumahan bagi penduduk. Selain itu, rincian informasi lain perlu diklarifikasi, seperti jumlah unit yang dibangun, lokasi dan harga.

"Termasuk (dimaksudkan untuk) warga yang dipindahkan," katanya.

Pemerintah provinsi DKI, katanya, dapat mulai bergerak dengan memindahkan 7.000 keluarga yang tinggal di tepi Waduk Pluit, di utara Jakarta. Ini penting agar proses standardisasi Waduk Pluit berfungsi optimal.

Pemerintah provinsi DKI harus menyelesaikan masalah permukiman kumuh di sekitar Waduk Pluit. Karena sampah di Waduk Pluit itu terutama berasal dari pemukiman ilegal. "Ini bisa mempercepat pengendapan tangki dan pendangkalan dan tentunya juga polusi air," katanya.

Berita ini dikutip dari situs : Medcom.id