Sandiaga Uno : People Power Tgl 22 Mei 2019 Tidak Bisa Dilarang Oleh Siapapun

Sandiaga Uno : People Power Tgl 22 Mei 2019 Tidak Bisa Dilarang Oleh Siapapun

Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahudin Uno

Palembang - Calon wakil presiden kandidat nomor 02 Sandiaga Uno berbicara tentang masalah gerakan massa yang disebut People Power sebelum pengumuman hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Sandi menganggap bahwa gerakan massa besar-besaran pendukung menuju Ibu Kota tidak bisa dilarang. Karena, ini adalah keputusan para relawan di daerah masing-masing untuk mengekspresikan aspirasi mereka.

"Kami tidak bisa mendikte untuk masalah tersebut dan yang lainnya. Kami sampaikan bahwa masyarakat masih menunggu langkah konkret penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan," kata Sandi di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (17/5/2019).

Sandi menambahkan bahwa meskipun relawan akan mengambil tindakan di kantor KPU, ia berharap bahwa berjalan dengan cara yang aman dan tertib dan tidak melanggar hukum.

Baca Juga : KPU Menegaskan Tidak Ada Alasan Apapun Untuk Menolak Hasil Pemilu

"Semuanya harus berada di koridor hukum dan patuh pada konstitusi, menjaga perdamaian dan ketenangan, kita tidak ingin Indonesia tidak damai, kita semua menginginkan perdamaian" kata mantan wakil gubernur DKI itu.

Ia mengatakan, hingga saat ini, mereka masih berbaik sangka kepada KPU, meskipun Bawaslu sebelumnya telah menemukan pelanggaran oleh penyelenggara, terutama ketika memasukkan data di KPU Situng.

Kesalahan dalam memasukkan data, lanjut Sandi, diperkirakan akan segera diperbaiki sesuai dengan temuan Bawaslu. "Ada banyak pelanggaran lain yang kami harap akan ditingkatkan sehingga pemilihan umum dapat disampaikan kepada publik," katanya. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau agar masyarakat tidak terbawa dalam polemik politik saat ini.

Baca Juga : BPN : Kami Tidak Ada Niat Untuk Membubarkan NKRi, Jangan Menambah Situasi Bertambah Kacau

Menurut Herman, pelaksanaan tahapan pemilu legislatif hingga pemilihan presiden di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan sehingga apa pun hasil pemilu diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.

"Masyarakat Sumsel dapat menerima hasil perhitungan karena sangat transparan dalam prosesnya. Jika ada undangan untuk kekuatan rakyat, tidak mau," kata Herman, Selasa (14/5/2019).