Kapolri Menegaskan Polisi Tidak Diperbolehkan Membawa Peluru Tajam Dalam Pengamanan Putusan MK 28 Juni 2019 Mendatang

Kapolri Menegaskan Polisi Tidak Diperbolehkan Membawa Peluru Tajam Dalam Pengamanan Putusan MK 28 Juni 2019 Mendatang

Situasi pengamanan gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

WongCilik, Jakarta, Nasional - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh personel yang akan mengamankan sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 untuk tidak menggunakan atau membawa peluru tajam dan hanya diperbolehkan peluru karet.

"Saya sudah menegaskan kepada seluruh anggota saya untuk tidak membawa peluru tajam dan itu sudah merupakan protap (prosedur tetap)nya"ujar Tito pada waktu ditemui di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan Selasa (25/6/2019).

Sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 akan di gelar pada hari Kamis (27/6/2019) dan keputusannya akan diumumkan pada hari Jumat mendatang (28/6/2019).

Pihak kepolisian juga sudah melarang aksi demonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan masa yang akan melakukan aksi akan dialihkan didepan Patung Kuda.

Tito juga mengatakan kepolisian akan membubarkan massa aksi yang tidak tertib dan mengganggu kepentingan publik apalagi yang berupaya menciptakan kerusuhan seperti aksi 21-22 Mei yang lalu.

Akan tetapi penindakan akan dilakukan secara terukur seperti dengan imbauan hingga maksimal menembak menggunakan peluru karet.

Baca Juga : Acara Halalbihalal 212 Di Sekitar MK Tidak Mendapat Izin Dari Pihak Kepolisian

"Jadi apabila nanti kalau ada peluru tajam maka itu bukan dari pihak Polri atau TNI karena saya dan Pak Panglima sudah dengan tegas menyampaikannya kepada para komandan, maksimal yang kami gunakan adalah jenis peluru karet dan itupun teknis ada dan kami akan berikan peringatan sebelumnya" ujar Tito

Tito juga menghimbau masyarakat agar tidak berbuat kerusuhan dan ia meyakini bahwa publik tidak menginginkan adanya kerusuhan.

"Saya mohon untuk tidak berbuat kerusuhan, termasuk juga dengan pihak ketiga yang mungkin ada. Karena apa? selain kami melakukan tindakan hukum yang tegas dan berlaku, percayalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia terutama warga DKI Jakarta tidak menghendaki ada terjadi kerusuhan"ucap Tito.

Total jumlah gabungan yang akan diturunkan nanti sebanyak 47.000 personel dengan rincian sebagai berikut 17.000 personel TNI dan 28.000 dari Polri ada pulan personel dari pemerintah daerah sebanyak 2.000 orang.

Baca Juga : Inilah Profil 9 Orang Hakim MK Yang Menangani Sidang Sengketa Pemilu Pilpres 2019

Fokus pengamanan kali ini adalah gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan jumlah personel sebanyak 13.000 orang.

Kemudian ada pula aparat yang akan berjaga-jaga di obyek vital nasional lain seperti Istana Kepresidenan, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan beberapa kedutaan.

Berita ini dikutip dari situs : Kompas.com